• 7

    Mar

    Kriteria Pelaksanaan Metoda Penunjukan Langsung (PL)

    PENUNJUKAN LANGSUNG (PL) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimanakah Keadaan tertentu atau Keadaan Khusus tersebut? I. Keadaan Tertentu Keadaan tertentu, yaitu: (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau Kriteria PL Ke
  • 15

    Jan

    Aturan baru procurement pakai masa transisi

    Revisi keppres 80/2003 akan segera keluar dan kepada para praktisi pengadaan barang jasa diberikan waktu masa transisi minimal 6 bulan sebelum revisi keppres ini diberlakukan secara full. Perubahan keppres ini ditargetkan disahkan pada pertengahan Pebruari 2010. Masa transisi ini dituukan agar ada waktu untuk sosialisasi dan penyesuaian lainnya. Perubahan isi keppres masih menunggu satu kali pembahasan lagi di tingkat menteri. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan “Mudah-mudahan pekan depan sudah selesai. Masa transisi akan berlangsung selama 6 bulan sampai 1 tahun anggaran untuk sosialisasi,” katanya seusai rapat koordinasi revisi Keppres No. 80/ 2003, kemarin. Menteri Koordina
  • 11

    Jan

    PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

    PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK sumber: www.lkpp.go.id Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Semua informasi dan transaksi elektronik pada sistem Pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan cara e-Tendering atau e-Purchasing. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
  • 7

    Jan

    Rancangan Pengganti Keppres 80/2003 Diserahkan ke Presiden Desember

    Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roestam Sjarief mengatakan, rancangan (draft) pengganti Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah akan diserahkan kepada Presiden pada Desember 2009. “Kita berharap Desember 2009 telah diterima Presiden, sebelum akhir tahun seiring dengan pemerintahan baru. Harapnnya bisa secepatnya disahkan, tapi itu hak presiden, kita hanya berharap,” katanya kepada wartawan, Rabu. Ia mengatakan, saat ini draft keppres pengganti telah selesai, dan tengah disosialisasikan kepada berbagai stakeholder pengadaan barang dan jasa. Ia mengatakan, rancangan peraturan yang baru ini nantinya diharapkan akan mampu mendorong efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa. R
  • 7

    Jan

    Revisi Keppres Pengadaan Barang sudah di Bappenas

    JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) akhirnya memfinalkan revisi Keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Draf final tersebut saat ini sudah ada di tangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Agus Prabowo mengatakan, setelah diproses di Bappenas, draf final tersebut nantinya akan dibawa ke Sekertariat Kabinet (Setkab)untuk selanjutnya bakal disahkan oleh presiden menjadi peraturan presiden (perpres). Beberapa perubahan dilakukan dalam draf final tersebut, antara lain kemungkinan diperbolehkannya perusahaan asuransi untuk menjadi jaminan di pena
  • 7

    Jan

    Pengadaan Mobil Dinas Menteri tidak Lewat Konsultasi dengan LKPP

    JAKARTA–MI: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengaku tidak pernah menerima konsultasi perihal pengadaan mobil menteri dan pejabat tinggi negara dengan merk Toyota Crown Royal Saloon. Plt Kepala LKPP Agus Raharjo, Selasa (5/1) mengatakan bahwa keputusan pengadaan mobil menteri berada ditangan pengguna anggaran. Bila memang pengadaan mobil tersebut dilakukan oleh Sekneg, pengguna anggaran adalah Mensekneg. “Pilihan untuk jenis mobil di pengguna anggaran. Keputusan dan kajian sebelumnya saya tidak tahu. LKPP selama ini belum pernah diajak ngomong soal itu,” kata Agus. Beberapa kejanggalan dapat ditemukan pada pengadaan mobil tersebut. Menurut Pasal 40 Keppres 80/
  • 7

    Jan

    Lelang Diobok-obok

    Diobok-obok lelangnya diobok-obok Panitianya jadi pada mabok Ingin-ingin digugurin Nanti masuk Bui… Diobok-obok tenderya diobok-obok
-

Author

Follow Me